Tentang perijinan terkait perihal Ijin Keramaian.

Ijin Keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.


Jenis Keramaian dan Persyaratannya :

A. IJIN KERAMAIAN

Berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah :

Pentas musik band / dangdut
Wayang Kulit
Ketoprak
Dan pertunjukan lain

PERSYARATAN :

Ijin keramaian yang mendatangkan massa 100 s/d 300 orang ( Kecil )
a.Surat Permohonan Ijin Keramaian
b.Rundown Acara
c.Fotocopy Rekomendasi dari tempat penyelenggara sebanyak 1 (satu) lembar
d.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebanyak 1 ( satu ) lembar
Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 500 orang ( Besar )
a.Surat Permohonan Ijin Keramaian
b.Surat Keterangan dari Kelurahan/ Kecamatan Setempat
c.Proposal kegiatan
d.Rekomendasi dari Polsek setempat
e.Fotocopy Rekomendasi dari tempat penyelenggara sebanyak 1 (satu) lembar
f.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebanyak 1 ( satu ) lembar

B. IJIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API

Dasar Hukum :

KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum .
Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.
Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

PERSYARATAN :

Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:

Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa ?
Jumlah dan Jenis Kembang api
Waktu / Durasi Penyalaan Kembang Api
Identitas Penyala Kembang Api
Identitas Penanggung jawab Kegiatan
Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api
Rekomendasi dari Polsek setempat
Surat ijin Impor ( asal-usul kembang api ) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

C. PERIJINAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Dasar hukum Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Adapun Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :

Unjuk rasa / Demonstrasi
Pawai
Rapat Umum
Mimbar Bebas

KETENTUAN :

Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.
Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib :
a.Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
b.Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
c.Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
d.Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
e.Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
f.Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.
Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :
a.Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
b.Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
c.Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
d.Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

PERSYARATAN :

Maksud dan tujuan
Lokasi dan route
Waktu dan lama Pelaksanaan
Bentuk
Penanggung jawab / Korlap
Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
Alat peraga yang digunakan
Jumlah peserta.